Matarajawali.net–MALANG – Pemerintah Kota Malang terus memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., dalam kegiatan Fasilitasi Teknis Intervensi Kewilayahan dalam Penanggulangan Tuberkulosis yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Kesehatan, Kamis (30/7/2026).
Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa penanggulangan TBC bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi merupakan pekerjaan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keberhasilan menekan angka TBC sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kader, hingga masyarakat di tingkat bawah.
“Bagi kami, TBC adalah tantangan bersama yang menyangkut kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, dan masa depan daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Malang menempatkan penanggulangan TBC sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan yang dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor,” ujar Wahyu.
Ia mengungkapkan, hasil kolaborasi tersebut mulai menunjukkan dampak positif. Jumlah kasus TBC di Kota Malang mengalami penurunan signifikan, dari 2.754 kasus pada tahun 2025 menjadi 1.284 kasus per 9 Juli 2026.
Menurut Wahyu, gerakan penanggulangan TBC dilakukan secara menyeluruh mulai dari jajaran Pemerintah Kota Malang hingga tingkat RT/RW. Kegiatan ini juga melibatkan puskesmas, tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta Tim Penggerak PKK agar upaya pencegahan dan deteksi dini dapat berjalan lebih masif.
“Kolaborasi ini kami lakukan dari tingkat pemerintah kota hingga RT/RW. Puskesmas, tenaga kesehatan, kader, dan PKK semua bergerak bersama. Harapan kami, langkah ini terus berjalan secara masif agar angka TBC tidak kembali meningkat,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam percepatan eliminasi TBC, Pemerintah Kota Malang telah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC, mengaktifkan Kelurahan Siaga TBC di seluruh wilayah, serta memastikan layanan TBC tersedia di seluruh puskesmas. Selain itu, layanan penanganan TBC juga didukung oleh 80 klinik dan 28 rumah sakit yang telah menjadi jejaring pelayanan.
Tak hanya itu, Pemkot Malang terus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan melalui berbagai langkah, seperti promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan deteksi dini, optimalisasi skrining berbasis website e-TB, hingga pelaksanaan pemeriksaan menggunakan Mobile X-Ray di berbagai kelurahan.
Wahyu menegaskan bahwa seluruh program tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap program prioritas pemerintah pusat dalam percepatan eliminasi TBC.
“Kami menindaklanjuti bahwa ini adalah salah satu program Presiden yang kami laksanakan. Di Kota Malang, seluruh langkah dilakukan secara masif. Kami juga telah melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan berbagai komunitas dan sektor terkait. Meski seluruh kelurahan telah berstatus Siaga TBC, kami tetap melakukan monitoring dan evaluasi agar hasilnya terus optimal,” tegasnya.
Komitmen Pemerintah Kota Malang mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K). Ia menilai Kota Malang menjadi salah satu daerah yang berhasil menerapkan praktik baik dalam penanggulangan TBC, terutama melalui keberhasilan membentuk Kelurahan Siaga TBC di seluruh kelurahan.
“Program-program di Kota Malang sangat luar biasa. Kelurahan Siaga TB sudah mencapai 100 persen, sementara secara nasional baru sekitar 8 persen. Dengan kondisi tersebut, kader-kader kesehatan telah bekerja dengan baik. Model seperti ini akan terus kami dorong untuk diterapkan di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Benjamin.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Safrizal ZA, M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka TBC hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang terintegrasi di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Tentu untuk menurunkan angka TBC diperlukan kerja kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak. Ini merupakan kerja bersama antara Kementerian Kesehatan, Kemendagri, kementerian terkait lainnya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga aparatur kewilayahan di tingkat RW dan RT. Semua harus bergerak bersama,” pungkas Safrizal.(Aji)
