matarajawali.net; Situbondo– Video yang sempat viral pernyataan salah satu oknum anggota DPRD Kab. Situbondo jawa timur dari Fraksi PDIP dalam rapat paripurna bersama unsur eksekutif beberapa waktu lalu menjadi polemik di kalangan publik. Dalam video yang sempat viral beredar di media sosial disebutkan ada warga Situbondo yang sempat menjual sapi dan kambing, bahkan meminjam uang kepada rentenir demi mendapatkan pelayanan rumah sakit.
LSM Ber-SKP Kab. Situbondo yang dikomandoi oleh Bang Ipoel, dan selaku Kasatgas Anti Premanisme, mendatangi Kantor DPRD Situbondo untuk meminta klarifikasi langsung kepada Fraksi PDIP terkait kebenaran pernyataan tersebut.
Yang menyita perhatian, Bahkan Bang Ipoel datang membawa sekoper berisi uang dan meletakkannya di depan meja audiensi sebagai bentuk keseriusan.8/7/2026
“Kalau memang ada warga jual sapi dan kambing, sebutkan by name dan by address. Kami bersama teman-teman LSM siap untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan warga tersebut. Jangan sampai narasi yang berkembang hanya menjadi konten viral tanpa dasar yang jelas,” tegas Bang Ipoel
Dalam audiensi turut dihadiri Ketua DPRD Situbondo, Ketua Fraksi PDIP Rudi Afianto, dua anggota Fraksi PDIP, perwakilan LSM Garda, Penjara, Penjara Indonesia, Koreksi, Madas Sedarah, Teropong Timur, GMI , LPKAN, Perkasa, insan pers, serta mendapat pengamanan langsung dari personel Polres Situbondo.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP Rudi Afianto juga menjelaskan bahwasanya pernyataan yang viral di TikToK tersebut bukan disampaikan sebagai pendapat pribadi oleh anggota fraksi yang membacakannya, melainkan merupakan pandangan umum Fraksi PDIP terhadap kinerja eksekutif yang berangkat dari aspirasi masyarakat.
“Bu Ningsih hanya membacakan pandangan umum fraksi. Itu merupakan bahasa kerakyatan yang kami dengar dari suara-suara masyarakat. Kami juga tidak ingin rakyat menderita. Tujuan kami sama, memperjuangkan kepentingan masyarakat/warga situbondo,” ujar Rudi.
Bu Ningsih menambahkan dirinya hanya menjalankan tugas sebagai pembaca pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna.
“Saya hanya diberi amanah oleh anggota fraksi untuk menyampaikan pandangan umum. Itu bagian dari pertanggungjawaban kami sebagai DPRD. Kami mendengar aspirasi masyarakat, itu yang kami sampaikan,” katanya.
Namun penjelasan tersebut dinilai belum menjawab inti pertanyaan Aliansi LSM Ber-SKP. Suasana audiensi pun sempat memanas di aula gedung DPRD situbondo karena jawaban yang disampaikan dianggap berbelit-belit dan tidak menyentuh substansi.
Tegas Bang Ipoel dengan rasa kecewa.
“Pertanyaan kami sederhana. Ada atau tidak orangnya? Benar atau tidak? Kalau benar, hari ini juga kami ganti seluruh biayanya. Kalau tidak benar, jangan membuat narasi yang meresahkan masyarakat. DPRD dibiayai rakyat, seharusnya mampu menjawab pertanyaan sederhana tanpa berputar-putar,” ujarnya.
Menurutnya, polemik tersebut berpotensi menimbulkan keresahan publik sekaligus memunculkan kesan adanya ketidaksinkronan antara lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Situbondo.
Karena tidak memperoleh jawaban yang dianggap tegas, Aliansi LSM Ber-SKP akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum dengan melaporkan akun TikTok yang mengunggah video viral tersebut ke Polres Situbondo.
Langkah itu, kata Bang Ipoel, dilakukan agar aparat kepolisian dapat menguji kebenaran informasi yang beredar sekaligus mengungkap fakta sebenarnya.
“Biar terang-benderang. Kalau benar, kami bantu rakyat. Kalau hoaks, harus ada pertanggungjawaban agar tidak lagi membangun opini yang membuat masyarakat situbondo resah.(sup)
