matarajawwali.net; Kota malang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (22/9/2025).
Dalam forum yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang tersebut, Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., menyampaikan tanggapan terhadap sejumlah poin penting yang menjadi perhatian legislatif. Salah satu isu utama yang diangkat adalah mengenai peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Wahyu memastikan bahwa Pemerintah Kota Malang telah menjalin koordinasi intensif dengan BPJS Kesehatan di tingkat daerah maupun pusat. “Ke depan tidak akan ada lagi pembatasan maksimal rawat inap tiga hari. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain layanan kesehatan, efektivitas penggunaan anggaran tahun 2026 yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya juga menjadi sorotan. Wali Kota Wahyu menjelaskan bahwa kenaikan tersebut telah direncanakan secara matang dan proporsional.
“Peningkatan belanja pegawai disebabkan oleh bertambahnya tenaga ASN PPPK paruh waktu di tahun 2026. Namun kami pastikan seluruh anggaran dikelola dengan prinsip efisiensi dan tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, terkait program pembangunan Pasar Blimbing dan Pasar Gadang yang turut menjadi perhatian dewan, Wali Kota Wahyu menyebutkan bahwa pemerintah saat ini tengah menuntaskan sejumlah proses administratif, termasuk penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
“Prosesnya masih berjalan, namun pelaksanaan fisik kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun 2026 mendatang,” pungkasnya(aji)
