matarajawali.net – Kabupaten Bekasi; Jaksa Agung ST Burhanudin bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memimpin panen raya padi melalui Program Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).
Program ini merupakan sinergi antara Kejaksaan RI, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (Persero), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemkab Bekasi. Tujuannya mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto melalui Asta Cita menuju swasembada pangan nasional.
“Atas nama pribadi maupun pimpinan Kejaksaan, saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, serta seluruh pihak yang telah bersinergi menjalankan Program Jaksa Mandiri Pangan,” ujar Jaksa Agung.
Program ini memanfaatkan lahan aset rampasan negara seluas tujuh hektare yang dikelola kelompok tani di Srimahi dengan dukungan pupuk dari PT Pupuk Indonesia. Hasilnya, panen mencapai tujuh ton per hektare.
Seluruh gabah kering diserap Perum Bulog sesuai harga ketentuan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram. Secara nasional, Program Jaksa Mandiri Pangan telah mengelola 414 bidang tanah rampasan dengan luas lebih dari 330 hektare, berpotensi menghasilkan 1.650 ton padi setiap musim.
Dalam program ini, Kejaksaan bertindak sebagai koordinator lahan, Kementerian Pertanian menyiapkan bibit dan sarana, PT Pupuk Indonesia menjamin pupuk, dan Perum Bulog menyerap hasil panen.
“Kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama mewujudkan petani sejahtera serta swasembada pangan menuju Indonesia Maju. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia berdaulat pangan menuju Visi Indonesia Emas 2045,” tegas Jaksa Agung.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan, peran kejaksaan dalam ketahanan pangan sangat signifikan.
“Di Kalimantan, Sumatera, Papua hingga Jawa, setiap kali kejaksaan mendukung, percepatan selalu terjadi. Misalnya percepatan tender, distribusi pupuk, hingga program cetak sawah,” ungkap Mentan.
Ia menjelaskan, program cetak sawah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo juga diimplementasikan lewat lahan rampasan negara. Capaian tersebut bahkan mendapat apresiasi dari FAO hingga Kementerian Pertanian Amerika Serikat.
“Data BPS mencatat kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian mencapai 10,55 persen, tertinggi dalam sejarah. Semua ini bukan semata karena anggaran, tapi berkat kebijakan yang tepat, kolaborasi kuat, dan dukungan dari semua pihak, terutama kejaksaan,” tutup Mentan. (riz)
