Foto: ilustrasi
matarajawali.net – Pasuruan
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kertosari, Dusun Kanigoro, Kecamatan Purwosari, dikeluhkan warga. Pasalnya, sejak dimulai pada tahun 2023 hingga kini, proses penyelesaiannya tak kunjung tuntas dan belum ada kejelasan yang diterima warga.
Sejumlah warga Dusun Kanigoro mengungkapkan kepada awak media bahwa mereka telah menyetorkan uang sekitar Rp750 ribu kepada oknum Kepala Dusun (Kasun) berinisial MO. Uang tersebut disebut-sebut sebagai biaya operasional pengurusan PTSL.
Salah satu warga berinisial TY menuturkan bahwa ia sempat mencoba meminta penjelasan langsung kepada Kasun. Namun, alih-alih mendapat kejelasan, proses komunikasi justru dipersulit.
“Saya mencoba menanyakan ke Pak Kasun, tapi malah dipersulit dan hanya disemanyani,” ungkap TY.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya yang enggan disebut namanya. Ia menilai proses PTSL di Dusun Kanigoro tidak transparan. Bahkan, sudah lebih dari satu tahun, warga belum menerima hasil ataupun informasi resmi terkait penyelesaian berkas.
Dari penelusuran lebih lanjut, salah satu panitia PTSL bernama Alpret, selaku bendahara program, membenarkan bahwa banyak warga Kanigoro menyerahkan uang sebesar Rp750 ribu kepadanya. Uang itu kemudian diberikan kepada Kasun berinisial MO sebagai biaya operasional.
Namun, karena program PTSL tidak berjalan semestinya, warga kini merasa dirugikan dan menjerit meminta kejelasan.
“Setelah PTSL tidak berjalan, akhirnya banyak warga yang menjerit,” tutup Alpret.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa maupun Kasun yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penyimpangan ini. (faj)
