matarajawali.net – Kota Malang; Pemerintah Kota Malang bersama berbagai pemangku kepentingan menggelar Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk membahas penataan transportasi perkotaan. Forum ini dihadiri oleh jajaran OPD, kepolisian, DPRD, akademisi, hingga perwakilan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, dalam sambutannya menegaskan bahwa penataan transportasi tidak bisa hanya dibebankan pada satu atau dua instansi saja. Menurutnya, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan transportasi memerlukan keterlibatan semua pihak.
“Transportasi adalah isu strategis di kota metropolitan seperti Malang. Aktivitas warga yang mencapai 1,5 juta jiwa setiap hari tentu membawa konsekuensi terhadap beban jalan. Maka dari itu, kebijakan rekayasa lalu lintas harus melalui proses diskusi bersama agar lebih tepat dan optimal,” ujarnya.
Erik juga menekankan pentingnya memperhatikan kebiasaan masyarakat pengguna jalan. Menurutnya, setiap perubahan arus lalu lintas membutuhkan waktu adaptasi agar bisa membentuk kebiasaan baru di tengah masyarakat.
“Kebijakan rekayasa lalu lintas sering menimbulkan pertanyaan atau polemik di awal. Karena itu, forum seperti ini menjadi wadah penting untuk mematangkan kebijakan dan memastikan ada evaluasi berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Komisi C DPRD Kota Malang melalui anggotanya, Arif, menyoroti dua titik rekayasa lalu lintas yang menjadi bahan diskusi, yakni di sekitar Pasar Oro-Oro Dowo dan Jl. Kahuripan.
Arif menyebutkan, rekayasa di Jl. Kahuripan relatif tidak menimbulkan masalah. Namun, di Pasar Oro-Oro Dowo masih muncul keluhan dari pedagang yang mengaku mengalami penurunan jumlah pengunjung.
“Pedagang menyampaikan bahwa banyak konsumen yang biasa datang dari arah barat tidak bisa langsung belok ke pasar. Hal ini yang membuat kunjungan berkurang. Padahal, sebenarnya ada jalur alternatif lewat gereja Ijen, hanya saja rambu penunjuk arah belum tersedia,” ungkapnya.
