Matarajawali.net-Situbondo; Pelaksanaan proyek pembangunan pagar RSUD Asembagus di Kabupaten Situbondo yang dikerjakan oleh CV Java dengan nilai kontrak Rp184.793.215.30, yang bersumber dari dana APBD tahun 2024, menjadi sorotan tajam publik.
Diduga proyek tersebut diwarnai dengan kelalaian dan minimnya pengawasan dari pihak-pihak terkait, termasuk dinas terkait, konsultan pengawas, dan pelaksana di lapangan. Hal ini memicu kekhawatiran publik terhadap kualitas dan mutu pengerjaan proyek Tersebut.25/7/2024.
Hal ini Ketua LBH Cakra Kabupaten Situbondo, Nofika Syaiful Rahman, yang akrab disapa Opek, mengungkapkan kekecewaannya saat meninjau langsung lokasi proyek. Menurutnya, para pekerja dibiarkan bekerja tanpa arahan dan pengawasan yang jelas, serta tidak ada gambar teknis di lapangan sebagai pedoman.
“Saat kami turun ke lokasi, kami tidak menemukan pengawas dari dinas terkait, konsultan pengawas, maupun pelaksana dari pihak CV. Dan juga K3 tidak terapkan di lapangan,Padahal mereka memiliki peran penting dalam memastikan mutu dan kualitas pekerjaan di lapangan,” ujar Opek.
Lebih lanjut, Opek juga menyoroti tidak adanya kepala tukang di lokasi proyek yang bertugas memberikan komando dan arahan kepada pekerja. Hal ini dikhawatirkan dapat berakibat pada kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Kami meminta kepada pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan komitmen awal,Saat Ini Kami Sudah Mengantongi Beberapa Temuan Kami Di Lapangan dan Ini Akan Menjadi Data Kami,Kami Dari Tim LBH Cakra Akan Terus Memantau Perkembangan Kegiatan Tersebut,” tegas Opek.
Yang di khawatirkan Opek diperkuat dengan temuan di lapangan bahwa para pekerja memberikan informasi yang berbeda-beda terkait dengan spesifikasi pekerjaan, seperti jarak begel dan kedalaman pondasi. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut dikerjakan tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang memadai.
Saat dihubungi melalui WhatsApp, Bobi, yang yang menurut informasi sebagai salah satu pekerja di proyek tersebut, bungkam ketika ditanya tentang keterlibatan pihak dinas atau rekanan dalam proyek.
Di tempat lain, Opek berusaha menemui Direktur RSUD Asembagus di lantai 4, namun beliau sedang rapat. Opek kemudian bertemu dengan Pak Fatah, bagian TU, dan menyampaikan temuannya terkait proyek pagar tersebut. Fatah berterimakasih atas masukan Opek dan menyatakan akan segera menyampaikannya kepada Direktur RSUD Asembagus.
Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik harus selalu diutamakan demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat.(red/sup)
