Matarajawali.net – Kab.Malang; Dialog publik bertajuk “Utak Atik Rekom Bupati, Bumbung Kosong atau Tanpa Petahana” digelar oleh Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi (JAMPUD) bersama sejumlah jurnalis di Sekber Media Pendoposatu, Kabupaten Malang, Jumat malam (14/06/2024).
Diskusi ini mengangkat isu krusial menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Malang, dengan fokus pada pemberian rekomendasi bakal calon (bacalon) Bupati Malang.
Dalam diskusi tersebut, hadir beberapa narasumber dari berbagai partai politik, termasuk Abdul Qodir (Adeng) Wakil Ketua DPC PDI-P Kabupaten Malang, Zia’ul Haq Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Malang, Kuncoro Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang, dan Amarta Faza Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Malang. Diskusi juga diikuti oleh Baihaqi Siroj dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).
Ketua JAMPUD, Agus Sadullah, menyoroti bahwa keputusan akhir mengenai siapa yang akan mendapatkan rekomendasi partai masih tergantung pada dinamika internal masing-masing partai.
“Bisa jadi petahana mendapatkan rekomendasi dari PDI-P dan berkoalisi dengan partai lain, atau sebaliknya, petahana tidak mendapatkan rekom dan pindah ke partai lain,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama Abdul Qodir dari PDI-P menekankan pentingnya pendidikan politik dalam masyarakat.
“Kita harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpikir ideal agar dapat memilih pemimpin yang mampu menjawab persoalan di Kabupaten Malang,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa kolaborasi antar partai tetap penting untuk menciptakan pemerintahan yang berasaskan gotong royong.
Disisi lain Zia’ul Haq dari Gerindra menyinggung potensi lawan bumbung kosong dalam Pilkada mendatang dan menekankan pentingnya kebijakan yang populer dan mendukung masyarakat miskin.
“UHC bagus, tapi harus benar-benar untuk yang miskin agar APBD tidak jebol,” paparnya.
Sedangkan Amarta Faza dari Nasdem menyatakan bahwa menyelesaikan semua masalah di Kabupaten Malang yang berpenduduk sekitar 2,6 juta orang adalah tantangan besar.
“Harapan partai, pemimpin selanjutnya dapat fokus pada beberapa permasalahan inti untuk efisiensi kebijakan”,ungkapnya.
Kuncoro dari PKB membahas pentingnya APBD dalam pemerintahan Kabupaten Malang.
“Idealnya, APBD Kabupaten Malang seharusnya di angka 10 triliun untuk mendukung pembangunan dan kemakmuran,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa politik adalah seni kemungkinan, sehingga berbagai skenario, termasuk petahana tanpa rekom atau bumbung kosong, bisa saja terjadi.
Diskusi ini menunjukkan betapa dinamisnya politik lokal di Kabupaten Malang menjelang Pilkada 2024, dengan berbagai pandangan dan strategi dari masing-masing partai untuk memenangkan kontestasi tersebut.(ocha)
