Matarajawali.net – Situbondo; Pekerjaan Lapen di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang Dianggarkan dari Dana Desa (DD) diduga Dikerjakan Tidak Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis). Hal ini Memicu Perbincangan Hangat di Masyarakat, Karena Minimnya Informasi Terkait Proyek Tersebut.
Salah Datu Aktivis Muda Bersama Nedia Teropong Indonesia News Menemukan Bahwa Pekerjaan Lapen di dua Titik di Desa Asembagus, yaitu jalan utara SMP Negeri 1 Asembagus dan Pasar Kampung ke Arah Timur, dikerjakan Tanpa Papan Informasi. Hal ini Menyulitkan Masyarakat Untuk Mengetahui Besaran Anggaran Yang Digunakan Oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Asembagus.
Nofika Syaiful Rahman, aktivis asal Asembagus yang akrab disapa Opek, Nengungkapkan Kepada Awak Nedia Bahwa Pekerjaan Lapen yang Dikerjakan Oleh Pemdes Asembagus Terkesan Sembunyi-sembunyi. Ia Menduga Ada Penyelewengan Dana Dalam Proyek Tersebut.
“Kegiatan ini diduga Menggunakan Dana Desa Tapi Tidak Ada Papan Informasi. Selain itu, Cara emasangan Batu Juga Tidak Mengikuti Juknis. Ukuran Batu Tidak Sesuai dan Jenis Batunya Ada Batu Padas dan Batu Apung Yang digunakan. Penataan Batu Juga Tidak engikuti Juklis, Sehingga Ketika diwales Akan Bergerak Karena Kurangnya Batu Pengunci,” jelas Opek.
Dan Opek juga mengaku Sudah Beberapa Kali Memberikan masukan dan Pemberitahuan kepada Pemdes Asembagus, Namun Tidak direspons. Oleh karena itu, Ia Bersama lembaga yang diwakilinya akan mengambil sikap untuk Guna pencegahan tindak pidana korupsi.
Kasus ini merupakan contoh minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa, Ketiadaan papan informasi pekerjaan proyek tersebut yang tidak sesuai juknis menunjukkan adanya potensi penyelewengan dana.
Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Hal ini untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Diperlukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah benar ada penyelewengan dana dalam proyek lapen di Desa Asembagus. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab jika terbukti melakukan pelanggaran.(Sup)
