Waktu Sekarang

21 Juni 2024 20:44

Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Bahas Pandangan Umum Fraksi Atas Rancangan KUA PPAS APBD TA 2024

Kategori :

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp

Matarajawali.net – Kota Malang; Rapat Paripurna DPRD Kota Malang kali ini adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2024, yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Malang, Jalan Tugu No.1A kota Malang, Senin (9/10/2023).

Keenam fraksi yang hadir yaitu PDIP, PKB, GOLKAR, PKS, Gerindra, dan Damai Demokrasi Indonesia menyampaikan pandangan umum fraksi masing-masing terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Setiap menyoroti sejumlah hal, diantaranya berkaitan dengan layanan PDAM Kota Malang, pengelolaan sampah, serta kenaikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Tunjangan Kinerja (Tukin).

Pj Wali Kota Malang, Dr.Ir. Wahyu Hidayat, MM, kepada awak media yang hadir menyatakan bahwa saat ini masih dalam tahap menyajikan pandangan umum.

“Untuk menjawabnya, saya akan koordinasi dulu dengan teman-teman dan Pak Sekda supaya nanti penjelasan rincinya. Kami diberi waktu sampai Senin, dan nanti secara umum akan kami sampaikan secara rinci,” katanya, pada awak media

Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat mengaku bahwa pihaknya akan mengkaji bersama OPD, terkait pembahasan yang telah disampaikan. “Untuk jawaban, kami akan komunikasikan dengan rekan-rekan OPD terlebih dahulu. Waktu sampai pekan depan, nanti secara umum kami sampaikan,” tegasnya.

Terkait kenaikan gaji ASN, Wahyu menyebut bahwa hal tersebut merupakan sebuah keuntungan bagi ASN. “Ya kami apresiasi, dan kami punya itung-itungan terkait anggarannya,” pungkas Wahyu

Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, SE,MM, menekankan keistimewaan paripurna ini, sebagai yang pertama dihadiri oleh Pj Wali Kota Malang.

“Pj dilantik pada tanggal 24 September, dan kami menunda 2 hari pembahasan agar beliau dapat mempelajari kebijakan umum anggaran APBD murni 2024,” katanya.

Salah satu sorotan dalam rapat berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, yang menyuarakan peningkatan hak waris untuk BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) menjadi 400 Juta.

“Tujuannya adalah agar masyarakat yang tidak bertransaksi tetapi mendapatkan waris bisa terbantu, terutama dengan kenaikan nominal dari sebelumnya dibawah 300 Juta yang terkena pajak,” ungkap I Made Riandiana Kartika, SE, MM

Dari Fraksi Gerindra menyampaikan 23 poin program-program termasuk diantaranya penataan sampah dan tata ruang serta program pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup.

Sedangkan Pandangan dari Fraksi PKB menyampaikan 9 poin diantaranya terkait penguraian kemacetan di wilayah timur Kota Malang serta pengolahan sistem air limbah domestik.

Rapat tersebut mencerminkan semangat fraksi-fraksi dalam memberikan masukan baru, serta menunjukkan komitmen untuk menyusun kebijakan anggaran yang mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Malang.(Red-oc/ADV)

No Tag
Matarajawali
Di Post : 7 bulan Yang Lalu
Berita Serupa