Waktu Sekarang

21 Juni 2024 20:14

Meski Sempat Diwarnai Pembakaran Ban Bekas, Unjuk Rasa HMI Malang Berlangsung Tertib

Kategori :

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp

matarajawali.net-Kab.Malang; Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Malang di Kepanjen, Selasa (15/08/2023).

Mereka menuntut kepesertaan BPJS PBID kembali bisa diakses oleh masyarakat Kabupaten Malang dan menindak kepala sekolah yang melakukan pungutan liar.

Salah satu juru bicara HMI Malang, Beta Dakal, meminta Pemkab Malang untuk mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan, yang dinilai tidak memiliki prinsip dalam bekerja.

“Saat masalah PBID ini booming, lalu Menteri PMK mengatakan penonaktifan PBID tidak tepat. Kali ini BPJS saling lempar tanggung jawab,” kata Dakal.

Dakal menilai saling lempar tanggung jawab antara pihak BPJS dan Dinas Kesehatan akan merusak citra Bupati dan Wakil Bupati Malang di mata masyarakat.

“Dari sini kita bisa lihat, anak buah Bapak tidak komitmen, dan terkesan merusak citra kepala daerah yang telah diperjuangkan selama ini, kalau saya jadi Bupati saya pecat anak buah saya itu,” tegas Dakal.

Bahkan Dakal mengklaim kepala daerah di Malang adalah dari partai wong cilik, PDIP , memihak rakyat kecil.

“Ketika kadernya terpilih dan tidak menerapkan slogan wong cilik, ya percuma digaungkan,” tukasnya.

Perwakilan pendemo ini meminta Wabup untuk membuktikan dan memperjuangkan aspirasi dari HMI ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengaku diminta mewakil Bupati Malang untuk menemui pengunjuk rasa.

“Karena ada dua kegiatan, Pak bupati minta saya menemui saudara. Dan memohon maaf beliau tak bisa hadir. Kedua, izinkan kami menjelaskan. Kalau tidak boleh ya tidak apa-apa,” terang Wabup Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang katanya serius menyelesaikan atas kebijakan BPJS PBID sebanyak 673.000 peserta UHC.

“Maka hari ini kita menyelesaikan semuanya, terkait soal pendidikan, Pak Bupati melalui Dinas Pendidikan melarang pungutan liar dan meminta ditindak tegas jika ada Kasek yang terindikasi pungli,” tegas Didik Gatot Subroto.

Sebelumnya, HMI melaporkan dugaan pungli di SD Sidodadi 1 Lawang. HMI meminta Kasek dicopot.

Mendengar itu, Wabup berjanji akan menjadikan hal itu sebagai atensi untuk ditindaklanjuti.

“Tolong dicatat ya Mas (pada ajudan Wabup) coba besok segera ditangani secepatnya,” pungkas Wabup Malang Didik Gatot Subroto.

Unjuk rasa oleh massa HMI di depan kantor Bupati Malang di Kepanjen berlangsung agak memanas setelah mahasiswa sempat membakar ban. Namun berjalan tertib setelah Wakil Bupati Malang hadir menemui massa didampingi oleh beberapa OPD dan aparat Polres Malang.(ADT)

No Tag
Matarajawali
Di Post : 10 bulan Yang Lalu
Berita Serupa