Matarajawali.Net-Kota Malang; Bertepatan Hari Kamis, (11/5/2023) di Hotel Savana Kota Malang, Bapak WaliKota Malang Drs.H. Sutiaji melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan.
Sutiaji mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus di lakukan dalam rangka mencapai target capaian penurunan angka kemiskinan RPJMD sebesar angka 3.77 %. Orang nomor satu di Pemkot Malang tersebut fokus menyoroti implementasi dan progres yang sudah di lakukan. Beliau tidak ingin terbuai dengan pencapaian Eksisting Tahun 2022 di Angka 4,37%.
WaliKota Malang menyampaikan, data eksisting adalah data dinamis yang dapat berubah setiap saat sehingga tidak bisa di jadikan patokan. “Kemiskinan ini perlu mendapat perhatian dan keseriusan dari kita semua, PR kita masih banyak, target RPJMD 3,77%, itu yang harus kita capai. Maka, perlu bagi kita mengevaluasi lagi,” ucapnya.
Beliau menyampaikan dan meminta semua perangkat daerah untuk mempunyai rasa tanggung jawab yang sama.Diliat dari Tahun kemaren 2022 ada peningkatan, tetapi perlu penguatan dan dimaksimalkan lagi.
“Alhamdulillah saat ini, eksisting data kemiskinan tahun 2022 sebesar 4,37, sedikit lagi kita mencapai target, tapi perlu di pahami data ini bersifat dinamis, artinya dapat berubah sewaktu-waktu. Inilah yang perlu kita upayakan bersama,” Kata Sutiaji.
“Mumpung masih ada waktu bagi kita semua menyelesaikan target-target RPJMD. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kota Malang,” Ujarnya.
Hal yang perlu dilakuakan adalah Validasi Data dengan Updating Data, serta memperkuat kolaborasi internal antar perangkat Daerah serta Stakeholder. Langkah awal nya tentu validitas data, ini penting, untuk menentukan bagaimana proses yang harus di lakukan. Kita gunakan 2 sumber data, ada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem),”Sambung Sutiaji.
“Ketiga, bagaimana kita membangun kolaborasi dan kerjasama antar internal perangkat daerah, ini yang penting. Terkait ini bagaimana Bappeda menentukan indikator nya, yang harus di tindaklanjuti semua perangkat daerah, karena semua berperan,” Lanjut Sutiaji.(ris)
