matarajawali.net-malangkota; Rapat Peripurna DPRD Kota Malang yang di gelar hari rabu (19/10) dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda APBD tahun 2023.
Pejabat Eksekutif dalam hal ini Walikota Malang akan memberikan tanggapan terkadap pandangan umum yang disampakan oleh enam fraksi di sidang paripurna. Tanggapan pemerintah Kota Malang akan di sampaikan pada rapat paripurna berikutnya.
Walikota Malang Drs. H. Sutiaji menjelaskan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi target pembangungunan dan peningkatan pajak daerah ditahun 2023 yaitu, Dikristalisasi pasar rakyat yakni,Pasar Gadang, Pasar Blimbing Dan Pasar Besar. Termasuk legal opinion akan dilakukan percepatan terhadap Pasar Gadang dan Pasar Blimbing.
Untuk Pasar besar sendiri sutiaji menjelaskan jika pembangunan pasar besar membutuhkan anggara 300-400 miliyar. Namun itu masih menunggu survei dari kementrian Perdagangan dan kementrian PUPR.
“Anggaran yang dibutuhkan antara Rp300-400 miliar. Rp7 miliar di antaranya dari Kementerian Perdagangan dan sisanya dari Kementerian PUPR,” paparnya.
Kemudian untuk Pasar Blimbing dan Pasar Gadang, diproyeksikan tahun depan. Kedua pasar ini, terang Sutiaji, membutuhkan anggaran antara Rp700 hingga R800 miliar. Mengenai hal lain, pria berkacamata itu tidak bisa menyebut detail karena masih banyak yang harus dilakukan pembahasan lebih jauh.
“Dari sektor pajak kita asumsi akan diperoleh Rp1 triliun lebih. Nantinya pendapatan lain juga akan masuk seperti giro dan retribusi. Sehingga di postur APBD nantinya mencapai lebid dari Rp1,3 trilliun. Dari semua itu maka nantinya diharapkan Kota Malang bisa mewujudkan kemandirian fiskal yang saat ini sedang dicanangkan pemerintah,” jelas Sutiaji.(*)
