Pemerintah telah menetapkan prioritas nasional dalam percepatan penanganan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia, dimana seluruh komponen baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diminta untuk melakukan aktivasi guna melaksanakan program tersebut. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Republik Indonesia pun mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memunculkan Program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing Indonesia.
Kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bapenda) kota Malang Dwi Rahayu usai paparan bersama Kementerian PAN-RB di Surabaya, Jumat (16/9/2022) mengatakan pemerintah pusat sedang menyusun pola birokarasi demokrasi tematik khusus nya dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah Indonesia
“Reformasi Birokrasi Tematik Kota Malang mengambil fokus pada penyusunan database kesejahteraan sosial yang berbasis by name, by address, by NIK dan by need (kebutuhan) sehingga semua upaya penanganan Kemiskinan yg dilakukan oleh Pemkot Malang lebih tepat sasaran” ujar Dwi Rahayu.
Sememntara itu wali kota malang Drs.H.Sutiaji menyampaikan terimkasih kepada pemerintah pusat yang sudah mempercayai kota Malang,menurut nya reformasi birokrasi dan demokrasi tematik kota Malang.menurut nya dikembangkan untuk mempertajam perumusan perencanaan pembangunan di Kota Malang.
Melalui (Reformasi Birokrasi Tematik) ini, kita dapat meningkatkan kualitas database kesejahteraan sosial yang terkoneksi ke Satu Data Malang serta dapat dibagi pakaikan kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan program yang menunjang pengentasan kemiskinan,” kata Sutiaji.
Salah satu contoh, kata dia, Pemkot Malang dapat melakukan pendalaman bahwa ada kemiskinan yang sulit distimulus dengan bantuan permodalan. “Mereka lebih membutuhkan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, maka muncul program Rantang Kasih,” sambungnya.
Pejabat Kementerian PAN-RB yang membidangi Reformasi Birokrasi Tematik Agus Uji Hantara mengatakan, salah satu alasan kenapa Kementerian PAN-RB menunjuk provinsi/kabupaten/kota tersebut, karena nilai evaluasi reformasi birokrasinya bagus. Sehingga diharapkan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dapat berjalan dengan baik.
